MNOL - Surabaya, Keberadaan pulau-pulau terluar dan terpencil merupakan garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang perlu terus diperkuat perkembangan dan kemajuannya, serta harus segera menghapus ketertinggalan yang masih melekat. Kebijakan Presiden Republik Indonesia mengenai Poros Maritim Dunia, disikapi oleh seluruh komponen bangsa termasuk sosok Laksamana Muda TNI Darwanto, S.H., M.A.P. Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim).
Ketika masih menjabat Panglima Komando Lintas Laut Militer, Pangarmatim punya gagasan terkait dengan negara kepulauan yang memiliki perairan cukup luas. Namanya Ekspedisi Nusantara Jaya, ekspedisi bertujuan meningkatkan wawasan kemaritiman serta penguatan konektivitas di pulau-pulau terdepan, terpencil dan wilayah perbatasan, melalui peningkatan akses terhadap kebutuhan bahan pokok sehari-hari, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana, serta percepatan pembangunan di wilayah pulau-pulau dan perbatasan.
Di tahun 2015, kegiatan Ekspedisi Nusantara Jaya sebagai salah satu aspek pendukung program Tol Laut, dengan armada sebanyak 86 kapal termasuk satu kapal perang menelusuri 300 rute keberbagai pelosok wilayah terluar NKRI. “Saya concern dengan keberadaan masyarakat kita yang berada di wilayah timur Indonesia, khususnya diwilayah pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Saya akui ada ketimpangan infrastruktur antara wilayah barat dan Timur," jelas Laksamana Muda TNI Darwanto kepada Maritimnews diruang kerjanya, Kamis (24/11).
Kebutuhan hidup masyarakat di wilayah terluar NKRI khususnya Indonesia timur dari berbagai aspek belum terpenuhi, pasokan komoditi masih sangat tergantung dari supply pemerintah Pusat. Bahkan dibeberapa wilayah terdepan justru bergantung pada pasokan komoditi negara tetangga. Karenanya tercetuslah ide untuk melakukan ekspedisi Nusantara Jaya 2015, dimana antara wilayah Timur dan wilayah Barat NKRI masih terjadi disparitas harga bahan pokok.
Subsidi bagi transportasi telah digulirkan Pemerintah Pusat, namun keseimbangan harga bahan pokok belum juga terjadi. Kajian-kajian dalam kerangka membangun perekonomian dan pertahanan wilayah terluar NKRI setelah ekspedisi Nusantara Jaya 2015 belum terealisasi. “Kajian seharusnya di Kemenko Maritim," ujar Pangarmatim.
Menurut Laksamana Muda TNI Darwanto, selama ini terdapat "penguasa-penguasa" yang mengendalikan perekonomian diwilayah terdepan, biasa disebut tengkulak. Pemerintah harus terus memberikan subsidi bagi kapal-kapal untuk program tol laut agar masyarakat diwilayah Timur Indonesia, khususnya wilayah terdepan dapat menikmati harga sama dengan wilayah barat Indonesia, atau harga yang tidak jauh berbeda, minimal kebutuhan Sembako.
Kemudian dari sektor keamanan, wilayah terluar merupakan penjaga kedaulatan NKRI, kehidupan masyarakat di pulau-pulau terluar menjadi sangat penting. "Dengan Merah Putih didada mereka, namun masalah perut yang tidak teratasi maka apa daya Merah Putih didada," imbuh Darwanto.
Kini Pemerintah Pusat harus fokus memperhatikan wilayah utara dan selatan, pulau terluar dekat area perbatasan NKRI, antara lain Marauke, pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan Australia, berbatasan Timor Leste. Untuk di utara, Miangas, Kepulauan Aru dan sekitar Nunukan. “Pembangunan dermaga, landasan pesawat terbang, sekolah, rumah sakit bersama pangkalan Militer menjadi kesatuan tak terpisahkan dalam rangka membangun roda perekonomian wilayah terluar Indonesia Timur pada masa mendatang," pungkas Pangarmatim.(Bayu/MN)