Berawal dari personel Koninklijke Marine (Angkatan Laut Belanda), lulusan Sekolah Pelayaran Rendah (SPR), Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT), personel eks Kaigun Heiho di masa Jepang, Badan Keamanan Rakyat (BKR) Laut berdiri di Jakarta pada 10 September 1945. Sebagai organisasi pertahanan rakyat di laut yang merupakan tindak lanjut dari berdirinya BKR pada 22 Agustus 1945, BKR Laut di bawah pimpinan Mas Pardi menjelma menjadi kekuatan rakyat yang mempertahankan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 dari laut. Organisasi bermotto Jalesveva Jayamahe itu berdiri membawa marwah kekuatan laut Nusanatara sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, Kesultanan Islam dan terakhir perjuangan para ABK Pribumi merebut Kapal Perang Belanda, Zeven Provincen, pada tahun 1933 di bawah peimpinan Martin Paradja dan J.K Kawilarang. Organisasi yang kemudian menjalar di berbagai daerah, berhasil merebut Pangkalan Angkatan Laut Jepang, yang akhirnya menjadi BKR Laut Daerah. Sebut saja BKR Laut Sibolga,BKR Laut Tajung Karang, BKR Laut Palembang, BKR Laut Padang, BKR Laut Tanjung Balai, BKR Laut Cirebon, BKR Laut Pekalongan, BKR Laut Tegal, BKR Laut Surabaya, dan BKR Laut Pasuruan merupakan beberapa cabang yang tercatat dalam pergolakan sejarah Revolusi Fisik antara tahun 1945 -1949. Periode 1945 -1949 Di masa inilah metamorfosa organisasi, yang sempat berganti-ganti nama mengikuti induk Badan Pertahanan, seperti TKR Laut, TRI Laut, ALRI, dan hingga kini menyandang nama sebagai TNI Angkatan Laut. Pasukan Laut Indonesia dengan beberapa alutsista bekas peninggalan Jepang dan beberapa kapal kayu milik rakyat yang dimodifikasi jadi kapal perang, dengan gigih mempertahankan kedaulatan Indonesia (saat itu masih 3 mil) di wilayah perairannya. Selain itu peran mereka ialah dalam memasok logistik lewat laut yang dipergunakan untuk berbagai pertempuran di darat seperti Palagan Ambarawa, Pertempuran Surabaya dan Pertempuran di Semarang. Meskipun sangat minim alutsista, namun mental prajurit laut Indonesia mendapat acungan jempol dari Angkatan Laut Belanda, yang saat itu ingin menjajah kembali Indonesia lewat Agresi Mliter-nya.

Di masa ini pula, prajurit laut Indonesia pernah mendapat sebutan ALRI Gunung, karena banyak berperang secara bergerilya bersama matra darat di hutan dan pegunungan. Daerah Lawang di Malang pernah dijadikan Markas Besar Umum (MBU) ALRI yang banyak menampung para BKR Laut di pesisir-pesisir, lantaran pangkalanya diduduki oleh Belanda. Dalam periode ini, muncul satu korps dalam jajaran ALRI, yakni Marine Korps yang awalnya berada di bawah binaaan ALRI Tegal. Di kemudian hari korps ini menjadi Pasukan Petarung dan Angkatan Laut Pendarat TNI AL yang bernama Korps Marinir TNI AL. Berdasarkan data yang dihimpun dari Sub Dinas Sejarah Dinas Penerangan TNI AL (Subdisjarah Dispenal), di masa 1945 -1949, Pimpinan ALRI berganti tiga kali, dari Mas Pardi kemudian digantikan lagi M Nazir dan selanjutnya diteruskan oleh R Soebijakto. Sama halnya dengan matra darat yang sempat mengalami perpecahan menjelang Peristiwa Madiun 1948 buah dari kebijakan Rekonsiliasi dan Rasionalisasi (Re-RA) yang ditetapkan oleh Kabinet Hatta, dalam tubuh ALRI juga mengalami perpecahan. Namun, terlepas dari situasi itu, ALRI di bawah pimpinan R Soebijakto semakin memantapkan format keorganisasiannya layaknya Angkatan Laut di negara-negara maju. Periode 1950 -1959 Sebagaimana disebutkan oleh Bung Karno dalam Buku Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (TUBAPPI), bahwa periode 1950 -1959 merupakan masa Survival bagi bangsa Indonesia karena berada dibawah kungkungan UUDS 1950 yang merupakan kelanjutan dari UUD RIS yang ditetapkan di Den Haag tahun pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. ALRI juga mengalami masa yang sama, yaitu sebagai masa Tantangan untuk menuju Angkatan Laut Jaya yang menjadi program Kasal R Soebijakto saat itu. Di masa inilah, buah dari perjanjian KMB, ALRI mendapat hibah Angkatan Laut Kerajaan Belanda, empat Kapal Korvet yakni RI Hang Tuah, RI Pati Unus, RI Benteng, RI Rajawali, serta sebuah kapal pemburu torpedo RI Gajah Mada. Di periode ini pula, Institut Angkatan Laut (IAL) berdiri di Surabaya, sebagai wadah penggemblengan calon Perwira ALRI di kemudian hari yang diresmikan oleh Bung Karno pada tahun 1953. Jika dilihat, kondisi ALRI di periode ini lebih solid ketimbang matra darat yang saat itu masih dirundung perpecahan pasca Peristiwa 17 Oktober 1952 antara kubu AH Nasution yang dengan Bung Karno dan kubu Bambang Supeno yang pro Bung Karno. ALRI tetap sebagai matra yang konsisten mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945, terlihat dengan keikut sertaanya memadamkan pemberontakan seperti RMS, PRRI/Permesta dan DI/TII di berbagai daerah. Operasi yang terkenal di masa ini ialah Operasi Pukul yang merupakan bagian dari Operasi Merdeka dalam membendung pergerakan PRRI. Operasi yang melibatkan beberapa KRI dan pasukan khusus ini mendarat di Kema dan Padang dalam rangka melumpuhkan kekuatan PRRI di daerah itu. Meskipun belum berdiri Kopaska, namun operasi bisa dibilang cikal bakal adanya Pasukan Katak ALRI, yang sudah dilatih di AS. Di periode ini, ALRI juga gencar membangun kekuatan melalui Program Nasionalisasi Perusahaan milik Belanda, buah dari masalah Irian Barat. Salah satunya,  perusahaan Galangan Kapal Belanda, MARINA, yang akhirnya berubah menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL) di Ujung, Surabaya. Periode 1959 -1965 Pada periode ini bisa dibilang masa keemasan ALRI di bawah Rezim Orde Lama, pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Periode ini diiringi dengan pergantian Kasal dari R Soebijakto ke RE Martadinata. Status Kasal di masa ini juga sebagai Menteri Panglima Angkatan Laut (Menpangal). Tugas utama ALRI di masa ini ialah mempersempit gerakan dari sisa-sisa kekuatan kelompok separatis dan melancarkan operasi laut untuk merebut Irian Barat.

Sebanyak 12 kapal selam dan satu buah kapal korvet raksasa, KRI Irian didatangkan dari Uni Soviet untuk memperkuat pertahanan laut kita guna menghadapi agresi Belanda di Irian Barat. Dalam operasi yang kemudian disebut sebagai Operasi Trikora itu, tercatat peristiwa penting yakni Pertempuran Laut Aru, di bawah pimpinan Komodor Yos Sudarso dengan KRI macan Tutul-nya yang tenggelam dibombardir Pesawat Belanda usai mendaratkan pasukan RPKAD di Fak-fak dan Kaimana. Pertempuran yang kemudian menggelorakan semangat juang para prajurit TNI pada umumnya dalam upaya merebut Irian Barat. Hasilnya, pada 1 Mei 1963, Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Usai Operasi Trikora, ALRI kemudian dihadapkan dengan perannya dalam Operasi Dwikora untuk membantu perjuangan rakyat Kalimantan Utara melawan Kolonialisme Inggris yang berinisiasi membangun koloni, ‘Negara Boneka Malaysia’ di Semenanjung Melayu. Di pengunjung Orde Lama, pada Maret 1965, tercatat peristiwa heroik yang dilakukan oleh dua prajurit KKO (Sekarang Korps Marinir TNI AL), Usman dan Harun dalam operasi intelijen dalam pengeboman Gedung Macdonal di Orchad Road, Singapura. Meskipun keduanya tertangkap oleh pasukan federasi, namun keberanian sebagai Prajurit Petarung dalam melaksanakan tugas patut mendapat apresiasi. Keduanya pun dinobatkan menjadi Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Indonesia. Periode 1966 -1998 Di pertengahan periode ini ALRI telah berganti nama menjadi TNI AL. Di awal Pemerintahan Orde Baru, TNI AL khususnya KKO sempat bersitegang dengan Angkatan Darat kala Mayjen KKO Hartono saat itu mengerahkan pasukan dari Surabaya untuk menyelamatkan Bung Karno. Namun karena instruksi Bung Karno sebagai Bapak Bangsa yang tidak menginginkan perpecahan bagi angkatan perangnya, akhirnya niat itu diurungkan oleh Mayjen KKO Hartono. Di periode ini, mulai berjalannya Doktri Eka Sasana Jaya yang dirumuskan oleh Menpangal RE Martadinata pada tahun 1965. Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya telah menggariskan landasan sejarah dari peran Angkatan Laut di dunia. Di mana merupakan fakta dari sejarah bahwa kebesaran suatu bangsa atau negara maritim sangat ditentukan oleh kekuatan lautnya, berupa kekuatan armada niaganya yang mampu berlayar mengarungi samudera untuk melakukan perdagangan. Untuk menjamin keselamatan dari armada niaga, maka dibentuklah suatu kekuatan armada bersenjata yaitu Angkatan Laut. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, maka kehadiran angkatan laut untuk memberikan jaminan keamanan di laut, sudah merupakan suatu conditiosine quanon. Kendati visi pemerintah di masa ini cenderung kepada Land Based Oriented, namun TNI AL tetap terbilang tinggi dalam menjaga kedaulatan NKRI di laut. Tercatat dalam Operasi Seroja, merupakan operasi amphibi terbesar sepanjang sejarah TNI AL dalam membantu integrasi Timor-Timur ke pangkuan NKRI.

Selanjutnya, pada tahun 1985, TNI AL juga terlibat dalam operasi armada ke Filipina Selatan saat meredam konflik Moro saat itu. Menurut pengakuan Kasal Laksamana TNI Ade Supandi dalam sebuah pemaparannya di Kampus Universitas Indonesia, operasi armada tercatat sebagai operasi terbesar dalam pengerahan kapal perang. Di periode ini, untuk pertama kalinya digelar muhibah KRI Dewaruci dalam pelayaran keliling dunia dengan rute Surabaya – Bitung – Guam – Kwajelein - Pearl Harbor - San Diego –Acapulco – Panama - Baltimore - New York – Panama – Acapulco – San Diego – Vancouver – Seattle – San Francisco – Pearl Harbor – Kwajelein – Guam – Bitung. Selanjutnya pada tahun 1996, diikuti oleh KRI Arung Samudera yang berkeliling dunia menjadi duta bangsa di beberapa negara. Sebelumnya pada tahun 1992, pernah terjadi pengusiran kpal perang Portugal, Lusitania Expresso di perairan Timor-Timur. Pengusiran itu dilakukan oleh KRI Yos Sudarso-353 dan KRI Ki Hadjar Dewantara-364. Pada Reformasi 1998, TNI AL terutama pasukan Korps Marinir turut terlibat dalam membantu pengamanan Kota Jakarta yang saat itu menjadi lautan api. Kehadiran pasukan TNI AL itu lebih diterima oleh masyarakat karena pembawaannya yang soft dan penuh pengayoman. Menuju World Class Navy, 1998 – Sekarang Pasca Reformasi 1998, TNI AL masih disibukan dengan pengamanan daerah-daerah konflik seperti Maluku, Poso dan Sampit di periode 1999-2002. Selanjutnya, TNI AL juga berperan penuh dalam memadamkan konflik Aceh antara Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2003. Ketika Tsunami Aceh, TNI AL yang saat itu dipimpin oleh Bernard Kent Shondakh turut melakukan evakuasi para korban. Kiprahnya dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) hingga kini terbilang cukup efektif mengingat banyak prestasi yang diraihnya. Seperti pada pengamanan Selat Malaka dari perompak, pengamanan perbatasan (konflik Ambalat), pemberantasan illegal fishing, dan operasi pembebasan sandera KM Sinar Kudus di Perairan Somalia pada tahun 2012.

Dengan kiprahnya itu, TNI AL mendapat pengakuan dari Angkatan Laut negara-negara lain sebagai World Class Navy atau Angkatan Laut berkelas dunia. Hal itu juga dibuktikan dalam Operasi Perdamaian PBB melalui Satgas Maritim TNI Konga di Lebanon. Tercatat sejak tahun 2009, sudah ada 5 KRI yang diturunkan sebagai Satgas Maritim TNI Konga. World Class Navy yang diukur dari keunggulan operasi, SDM, Organisasi dan Teknologi menjadi pencapaian penting d tengah berjalannya Minimum Essensial Force (MEF) sejak tahun 2010. Terlebih dalam visi poros maritim dunia, di mana pertahanan maritim menjadi salah satu pilar dalam pencapaian berjalannya visi luhur tersebut. Sejatinya, visi itu merupakan visi yang diemban oleh TNI AL sebagai representasi kejayaan sejarah maritim bangsa Indonesia dari masa ke masa. Tidak salah jika Presiden Joko Widodo ketika dilantik memekikan Jalesveva Jayamahe, sebagai wujud poros maritim dunia. Menurut wakil Ketua Forum Kajian Pertahanan Maritim (FKPM), Budiman Djoko Said, TNI AL merupakan jantung poros maritim dunia. Hal itu dibuktikan dari seluruh personelnya baik yang aktif maupu yang sudah pensiun, menyebar di seluruh lini (instansi) dalam rangka menuju poros maritim dunia. Maka di usianya yang sudah menapak 71 tahun ini, TNI AL kian dihadapkan dengan berbagai tantangan di tengah tingginya eskalasi kawasan. TNI AL sebagai matra dalam TNI yang mengemban profesionalitas dan prinsip “Bersama Rakyat, TNI Kuat” akan menjadi garda terdepan dalam menegakan poros maritim dunia yang ditinjau dari berjalannya seluruh pilar pembangunan maritim. Jalesveva Jayamahe, Dirgahayu TNI AL ke-71!!!