MNOL, Jakarta – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC terima kunjungan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Kunjungan ini didampingi oleh Dirjen Perhubungan Laut, A Tonny Budiono, Direktur Kepelabuhanan, Mauritz Sibarani, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Bay M Hasani, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Victor Vikki Subroto, dan Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Sugeng Wibowo. Elvyn G. Masassya, Direktur Utama IPC menyambut dengan baik kunjungan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi beserta jajarannya. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala OP Utama Tanjung Priok, Bapak I Nyoman Gde Saputra, dan Kepala Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok Capt Sahattua P. Simatupang. Kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok ini sekaligus untuk meninjau New Priok Container Terminal One (NPCT1) yang merupakan fase 1A dari keseluruhan Proyek New Priok Container Terminal yang secara komersial telah beroperasi sejak Kamis, 18 Agustus 2016 lalu. Commercial Operation NPCT1 ini diharapkan dapat diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam waktu dekat. NPCT1 memiliki luas lahan kurang lebih 32 Ha dan kapasitas sebesar 1,5 juta TEUs per tahun. Dengan total panjang dermaga 850 meter pada akhir 2016 dan kedalaman -14 meter LWS (akan dikeruk secara bertahap hingga -20 meter). Terminal baru ini diproyeksikan untuk dapat melayani kapal petikemas dengan kapasitas 13 ribu – 15 ribu TEUs dengan bobot di atas 150 ribu DWT. Sebagai bagian dari Pelabuhan New Priok atau yang sering dikenal juga sebagai Pelabuhan Kalibaru, terminal akan dikembangkan dan dioperasikan oleh salah satu perusahaan IPC Group yaitu PT New Priok Container Terminal One. NPCT1 merupakan terminal petikemas pertama dalam pembangunan Fase 1 Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal petikemas dan dua terminal produk.

Pembangunan Fase 2 akan dilaksanakan setelah pengoperasian Fase 1 New Priok. Ketika proyek New Priok telah selesai, akan ada total tujuh terminal petikemas dan dua terminal produk dengan area pendukungnya yang memiliki total area 411 Ha. Menurut Elvyn, saat ini fokus IPC ada pada empat area, yakni meneruskan hal-hal yang baik (going concern), menyesuaikan hal-hal yang perlu disesuaikan (governance), menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan (pending matters), dan memperkenalkan hal-hal baru (business development). Sedangkan empat proyek yang diinisiasi oleh IPC telah masuk dalam daftar proyek strategis yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tangal 8 Januari 2016, yaitu Inland Waterways (Cikarang-Bekasi-Laut Jawa atau CBL), Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru dan Pelabuhan Kijing. Untuk mencapai visi tersebut, manajemen IPC telah menyiapkan roadmap menuju visi yang ditajamkan untuk menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia, unggul dalam operasional dan pelayanan, melalui tiga fase pertama yaitu fit in infrastructure, enhancement dan establishment. Di mana IPC tahun ini memasuki fase pertama corporate roadmap, yaitu fit in infrastructure, dengan fokus pada penataan tata kelola atau governance yang mencakup proses bisnis, SOP dan struktur; budaya perusahaan; restrukturisasi korporasi dan model bisnis; dan mendefinisikan kembali bisnis; yang disertai dengan penyelarasan (fine-tuning) dalam semua aspek. "Pada kesempatan ini kami berterimakasih pada Kementerian Perhubungan khususnya, atas dukungan yang diberikan pada proyek-proyek kepelabuhanan kami. Ke depan diharapkan dapat dibangun keselarasan persepsi dalam menangani berbagai isu sektor kepelabuhanan di Indonesia, termasuk kapasitas, kinerja, teknologi informasi, aksesibilitas hinterland, konektivitas antar moda, hingga perencanaan yang belum terintegrasi," terang Elvyn.

Sinergisitas antar lembaga sangat dibutuhkan dalam membangun perekonomian nasional lewat sektor maritim. Hal itu sejalan dengan visi untuk menghapuskan ego sektoral antar lembaga.

"Besar harapan kami bahwa kolaborasi antar institusi dan pelaku usaha di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan dapat membawa kita semua ke langkah-langkah yang mengoptimalkan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia," pungkasnya. (Bayu/MN)