Oleh; Taufik Umri* 

MNOL – Akhir-akhir ini jagad media sosial tengah dihebohkan dengan pemberitaan mengenai isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau berkembangnya paham Komunisme/Marxisme di kalangan masyarakat Indonesia. Beberapa fenomena terkait beredarnya lambang Palu-Arit (Simbol PKI) di tempat-tempat umum ditambah dengan digulirkannya Simposium 1965 yang didorong oleh pemerintah kian memperuncing perbedaan pandangan antara pihak yang pro dan kontra. Suasana yang membawa lagi pada isu Pilpres 2014, yang menyatakan Capres Jokowi sebagai ‘Anak PKI’ kini kembali membahana ke permukaan publik. Seakan-akan pernyataan itu dibenarkan dengan berbagai kondisi yang menyeret kehidupan bangsa ini seperti pada era 1960-an. Di mana partai pimpinan DN Aidit itu menguasai belantika kehidupan politik Indonesia dan marak dengan berbagai propaganda kiri. Baik dalam tataran elit maupun grass root, kerap diberitakan oleh berbagai media sedang gandrung ‘kiri’. Setelah Lemhanas mengusulkan untuk mengadakan Simposium 1965 hingga wacana permintaan maaf oleh presiden kepada peristiwa 1965, beberapa Partai Politik nasional juga melancong ke negeri ‘Tirai Bambu’ China untuk belajar dengan Partai Komunis China. Ditambah pula dengan maraknya simbol Palu Arit di tengah-tengah masyarakat kita, terlintas kemudian pertanyaan yang menggema di dalam negeri, ini ada apa? Sampai terbesit kembali siapa sebenarnya Presiden Joko Widodo? Ada yang menyebut orang tua Presiden Jokowi adalah fungsionaris PKI di era sebelum tahun 1965 dan ada pula yang menyebut bahwa dirinya merupakan anak didik Rewang (mantan anggota Politbiro PKI), bahkan sampai disebut-sebut sebagai orang titipan agen militer China. Penulis tentunya tidak mempercayai begitu saja mengenai tudingan itu. Hal tersebut tetap sebagai bagian dari black campaign yang dilontarkan oleh lawan politiknya menjelang Pilpres 2014. Terlepas dari itu semua, gagasan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus diacungkan jempol dan perlu didukung oleh segenap anak bangsa ini. Sejatinya, visi itu merupakan gagasan revolusioner yang mengantarkan rakyat Indonesia kepada nuansa pemikiran ocean based oriented, di mana sebelumnya selama berpuluh-puluh tahun dirundung oleh pemikiran land based oriented. Memang sepintas apa yang digagas oleh Jokowi banyak meminjam istilah pada era Bung Karno seperti Nawacita, Trisakti dan penggunaan istilah ‘Poros’. Bahkan program revolusi mental pernah disebut-sebut sebagai konsep DN Aidit dalam membangun kader-kader PKI yang tangguh kurun waktu 1950-1965. Dahulu pernah dipakai istilah Poros Jakarta-Peking oleh Bung Karno yang menandakan kemesraan hubungan di antara kedua negara. Yang mana, Peking (Beijing) sebagai ibukota Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan simbol dari hegemoni komunis pimpinan Mao Tse Tung. Mengenal Marxisme Sebenarnya apa yang salah dengan Komunisme/Marxisme di Indonesia? Sebelum kita menilai hal tersebut, ada baiknya kita mengulas terlebih dahulu pengertian dan sejarah berkembangnya paham ini di Indonesia. Dilansir dari blog benangmerah didapat pengertian Komunisme, Marxisme dan Leninisme serta bagaimana pola hubungan dari ketiganya. Awalnya paham ini berasal dari Der Manifest Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, atau sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848. Teori analitis pendekatan komunis ini merupakan suatu manifesto perjuangan kelas (sejarah dan kontemporer) dan kemakmuran ekonomi yang kemudian menjadi salah satu gerakan paling berpengaruh pada dunia politik di Eropa saat itu. Komunisme berideologi bukan hanya Marxisme, tetapi “Marxisme-Leninisme”. Artinya, Marxisme menjadi salah satu komponen dalam sistem ideologi Komunisme, sebagaimana dipersepsikan oleh Lenin. Tambahan Lenin pada Marxisme, adalah ajaran tentang perebutan kekuasaan oleh Partai Komunis. Hal ini yang tak pernah dipikirkan oleh Karl Marx yang bersifat umum. Sementara Lenin mengurai strategi dan taktik perjuangan proletariat dalam memimpin Partai Komunis untuk merebut kekuasaan suatu negara. Intinya, konsep ini timbul akibat Revolusi Industri yang mempertinggi gap antara kaum pemodal (kapitalis) dan buruh (proletar). Dengan kata lain ideologi ini menjadi anti thesa dari Kapitalisme dan menghasilkan suatu istilah Sosialisme Marxis atau 'kiri', yang merupakan penyempurnaan dari paham Sosialisme sebelumnya. Kiprahnya paham ini di Indonesia, awalnya dibawa oleh Henk Sneevlit, seorang tokoh Sosialis Belanda. Dia membentuk  Indische Sociaal-Democratische Vereniging (ISDV) alias Perhimpunan Sosial Demokrasi di Hindia pada 9 Mei 1914. Melalui organisasi ini, Sneevlit merekrut orang-orang Serekat Islam (SI) seperti Semaun dan Darsono. Hingga akhirnya mereka membentuk Serekat Islam Merah di Semarang yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Tercatat selama perjalanannya, partai ini pernah melakukan pemberontakan kepada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1926-1927, kemudian setelah NKRI berdiri pada 1948 di Madiun dan 1965. Sesuai dengan ajarannya yang menitik beratkan pada perebutan kekuasaan, partai ini kerap berseberangan dengan golongan Islam dan TNI. Semasa hidupnya, Karl Marx juga pernah menganggap bahwa agama sebagai candu yang membahayakan kaum proletar, sehingga dari sini muncul anggapan bahwa kaum komunis tidak mengenal agama. Jika di Eropa atau belahan dunia lainnya paham ini dapat diterima, tentu berbeda dengan di Indonesia yang dari dulu telah terpatri kuat tentang penanaman agama. Baik dari masa Hindu/Budha, masuknya Islam dan kemudian Kristen, masyarakat kita cenderung berpola pikir agamis. Terlebih lagi ketika Pancasila dijadikan falsafah hidup berdasarkan kemufakatan para pendiri bangsa di tahun 1945. Kendati Bung Karno dulu masih menggunakan istilah Komunis dalam perasan berbagai kebijakannya, namun Presiden RI pertama itu tetap menekankan pada agama dalam konteks pengamalan Ketuhanan YME. Menurut hemat penulis, berdasarkan pola Bung Karno, kalau ada anak bangsa ini yang gandrung akan paham kiri, alangkah baiknya mengamalkan Pancasila. Karena sisi positif komunis terkait dengan paham kerakyatan dan kemakmuran telah ada di dalam Pancasila, tentunya dengan membuang seluruh sisi negatifnya dari paham ini. Akhirnya upaya penyatuan yang dilakukan oleh Bung Karno itu mengalami pecah bisul pada tahun 1965 sebagai tragedi nasional yang menimbulkan banyak korban. Memang banyak faktor yang menyebabkan tragedi tersebut baik secara internal maupun eksternal. Akan tetapi sebagai bangsa yang senantiasa belajar dari sejarah (berhikmat), banyak pelajaran yang kita petik agar tidak terulang lagi di masa sekarang. Era Poros Maritim Saat ini memang tidak terang-terangan pemerintah menggunakan istilah Poros Jakarta-Peking, tetapi lebih mengikuti trend abad 21 yakni dengan menggunakan istilah Poros Maritim Dunia. Di mana, pada saat ini maritim menjadi fokus kebijakan negara-negara maju di dunia. Kemudian mengenai kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Tiongkok saat ini kita pun harus berfikir dalam kerangka objektif mengingat Tiongkok menjadi salah satu negara yang menangkap signal orientasi pembangunan maritim di Indonesia. Kebetulan Tiongkok juga memiliki konsep Maritime Silkroad (Jalur Sutra Maritim) yang melintasi Indonesia. Atas dasar itu, Tiongkok berkomitmen akan membantu Indonesia dalam membangun infrastrukurnya guna mewujudkan tol laut yang membentang dari Sumatera hingga Papua. Bahkan, begitu antusiasnya dengan tawaran itu, Indonesia pun menyutujui bukan hanya aliran modal yang masuk tetapi tenaga kerjanya juga terbuka lebar di sini. Ya, memang masuk akal bila dilihat dari kualitas tenaga kerja kita yang jauh di bawah kualitas tenaga kerja Tiongkok. Akan tetapi fenomena itu lagi-lagi bersamaan dengan mencuatnya isu kebangkitan komunis menjelang 23 Mei (Hari Berdirinya Partai Komunis Indonesia). Entah kebetulan atau dirancang sedemikian rupa mengingat hampir 2 pekan ini, pemberitaan tengah diramaikan dengan isu tersebut. Jelas kita tidak percaya dengan keberpihakan pemerintah terhadap Komunis/PKI. Lihat saja pernyataan Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryaccudu yang keras mengecam bangkitnya ideologi terlarang itu di negeri kita tercinta ini. Menhan  saat ini masih menjadi wakil pemerintah ketika dimintai pandangan tentang fenomena itu. Kalau pun dia berbeda pendapat dengan presiden pasti sudah di-reshuffle. Tetapi sampai dengan detik ini, mantan Kasad era Presiden Megawati Soekarnoputri itu masih bertengger dalam jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Jadi tuduhan bahwa pemerintah berpihak pada komunis itu tidak benar ketika kita melihat berapi-apinya menantu mantan Wapres Try Sutrisno itu dalam berbicara menentang PKI. Dengan tegas, Ryamizard menyatakan negara ini masih Pancasila dan tidak boleh berkembang ideologi komunis karena sudah dilarang oleh Tap MPRS No XXV tahun 1966. Memang demikian seharusnya pemerintah mampu meredam isu konflik yang tengah mengemuka di bangsa kita, sebelum dua kekuatan besar itu bertumbukan lagi yang menghasilkan suatu momentum besar layaknya tahun 1965. Karena aktor-aktornya masih dilakukan oleh pihak yang sama. Ada golongan yang anti terhadap Komunis (Agama plus TNI) dan golongan yang pro terhadap komunis (lebih didominasi oleh aktivis demokrasi pasca 1998). Kendati demikian, penulis tetap fokus mengalihkan isu ini pada pembangunan maritim Indonesia sesuai visi presiden ketika Pilpres 2014 silam. Hanya satu yang perlu penulis sampaikan kepada pemerintah, jika ingin mewujudkan poros maritim maka tegakan Pancasila dengan mengembalikan UUD 1945 asli menjadi konstitusi NKRI, atau pedoman hidup kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya Bung Karno pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang langsung menggagas Indonesia menjadi Mercusuar Dunia. Jangan sampai visi Poros Maritim Dunia yang merupakan visi luhur itu ternoda dengan kepentingan asing untuk memecah belah NKRI. Atau dengan kata lain hanya menjadi jembatan dari Poros Maritim bangsa lain di Indonesia. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi, bangsa ini kembali benar-benar ingkar terhadap lautnya (memunggungi laut) dan beralih menjadi Poros Marxis ala Tiongkok yang lebih bercorak agraris. Mari kita renungkan bersama.         *Penulis adalah pemerhati masalah kebangsaan dari Sumatera Utara