Maritimnews, Jakarta - Terkait insiden intervensinya Coast Guard China atas penegakan hukum di laut yurisdiksi Indonesia yang dilakukan oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 di Perairan Natuna, Sabtu (19/3/16) lalu, pengamat intelijen dan pertahanan Nuning Kertopati langsung angkat bicara. Menurut mantan angota Komisi I DPR RI itu, China sebagai negara besar telah melecehkan Indonesia yang tengah mewujudkan visi poros maritim dunia, salah satunya dengan pemberantasan IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing). “China terbukti telah melecehkan visi poros maritim dunia dan ini juga menjadi bukti bahwa IUU Fishing adalah bagian dari strategi proyeksi kekuatan China di Asia Tenggara,” ungkap Nuning. Lebih jauh, wanita yang aktif mengajar di berbagai Perguruan Tinggi itu menilai bahwa pencurian ikan yang dibantu oleh Coast Guard China bukan insiden pencurian ikan biasa. Pasalnya, insiden ini telah melibatkan negara sebagai aktornya. “Ini adalah bukti bahwa Pemerintah China mendukung kegiatan IUU Fishing. Dan ini merupakan bentuk state sponsored illegal fishing,” terangnya. Sejauh ini pelaku IUU Fishing adalah Non State Actor dan pemerintahan dari negara yang bersangkutan lazimnya mendukung bila ada warganya yang melakukan pelanggaran tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh Coast Guard China sebagai suatu instansi yang langsung berada dibawah komando Kementerian Keamanan Umum China itu menunjukkan bahwa Pemerintahan Negeri Tirai Bambu tersebut telah mendukung warganya yang melanggar kedaulatan negara lain. Sambungnya, China sebagai negara anggota Dewan Keamanan PBB telah mencoreng dirinya dengan tindakan demikian. Di mana seharusnya, negara yang mengusung visi jalur Sutra Maritim itu mampu menjaga perdamaian kawasan. Tetapi yang membuat heran wanita kelahiran Jakarta 52 tahun silam itu kenapa yang dilakukan oleh China justru sebaliknya. “China juga terbukti tidak rising peacefully. Insiden itu jelas semakin mengancam keamanan di kawasan (Asia Tenggara-red),” tegas Nuning. China yang mengklaim beberapa wilayah di sekitar Laut China Selatan berdasarkan peta sejarahnya dengan membuat Nine Dash Line telah mengancam kedualatan beberapa negara di Asia Tenggara. Meskipun Indonesia tidak termasuk daerah yang diklaim namun kewaspadaan dan pembangunan kekuatan tetap diperlukan terlebih di tengah visi poros maritim dunia. Dengan adanya intervensi Coast Guard China dalam penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional kita jelas membuktikan arogansi China telah menginjak-injak kewibawaan pemerintah Indonesia. Di sisi lain, Nuning menyorot perjalanan politik Luar Negeri Indonesia yang notabene jauh memikirkan masalah-masalah di luar kepentingan nasional kita. Seperti menawarkan jadi penengah konflik Arab Saudi-Iran dan Deklarasi Jakarta dalam perhelatan KTT Luar Biasa OKI. “Jadi penengah Konflik Arab Saudi-Iran tidak pernah digubris, trus Deklarasi Jakarta OKI juga tidak implementatif, lebih baik kita fokus di Laut China Selatan yang jelas-jelas dengan adanya insiden Coast Guard China ini mengancam kedaulatan kita,” pungkasnya. Kendati pemerintah sudah menunjukan ketegasannya terkait insiden ini yang disuarakan oleh Menlu Retno Marsudi dan Menteri KP Susi Pudjiastuti, namun pemerintah tetap berkeinginan menyelesaikan kasus ini dengan jalan damai. (TAN)